PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Penguatan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban Satker atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam mencapai misi Satker secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. A. ASPEK PEMENUHAN 1. Keterlibatan pimpinan a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan (Silahkan Klik Disini) b. Unit kerja

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Penguatan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban Satker atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam mencapai misi Satker secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

A. ASPEK PEMENUHAN

1. Keterlibatan pimpinan

a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan (Silahkan Klik Disini)

b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja (Silahkan Klik Disini)

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala (Silahkan Klik disini)

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada (Silahkan Klik Disini)

b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil (Silahkan Klik Disini)

c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) (Silahkan Klik Disini)

d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART (Silahkan Klik Disini)

e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu (Silahkan Klik Disini)

f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja (Silahkan Klik Disini)

g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja (Silahkan Klik Disini)

h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja (silahkan Klik Disini)

B. ASPEK REFORM

IV.1. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja

1. Persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih ( Silahkan Klik Disini)

IV.2. Pemberian reward dan punishment

2. Hasil capaian/monitoring perjanjian kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi (Silahkan Klik Disini)

IV.3. Kerangka logis kinerja

3. Apakah terdapat penjenjangan kinerja (kerangka logis kinerja yang mengaju pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? (Silahkan Klik Disin)